Jakarta – Bayar pajak? Banyak orang Indonesia merasa lebih baik tidak usah ikut-ikutan. Bukan karena tak tahu aturan, tapi karena… justru lebih enak hidup di luar sistem!
Hal ini diungkapkan oleh Vid Adrison, peneliti senior LPEM FEB UI, dalam sebuah diskusi soal pajak dan ekonomi bayangan (shadow economy) di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Menurutnya, persoalan utama pajak di Indonesia bukan hanya soal kepatuhan, tapi soal rasa nyaman yang malah muncul saat tidak ikut sistem.
“Coba tanya, siapa yang mau bayar pajak dengan sukarela? Hampir nggak ada. Kebanyakan merasa terpaksa, bahkan dirugikan,” kata Vid.
Ia mencontohkan, pedagang yang untung Rp100 juta setahun tapi tanpa NPWP bisa bebas pajak. Sementara karyawan dengan gaji Rp70 juta, karena punya NPWP, malah kena potong.
“Adil? Ya jelas nggak. Ini bikin banyak orang mikir, ‘ngapain masuk sistem kalau nggak dapet untung?’” lanjutnya.
Masalah makin pelik karena di Indonesia, orang tetap bisa hidup nyaman meski tidak punya NPWP. Bisa bikin paspor, SIM, bahkan menikmati fasilitas publik yang dibiayai pajak.
Bandingkan dengan Amerika, kata Vid, di mana sejak pertama kali kerja, orang wajib punya SSN (semacam NPWP versi mereka). Tanpa itu, gaji tak bisa cair.
“Saya sendiri baru punya NPWP tahun 2008, padahal udah kerja lama. Artinya, dorongan untuk taat masih sangat lemah,” ujarnya.
Vid mengusulkan satu solusi praktis: integrasi NPWP dengan NIK. Jadi semua warga langsung tercatat secara pajak sejak lahir. “Kalau sistemnya sudah otomatis dan adil, orang juga akan lebih rela masuk sistem. Shadow economy pun bisa dikendalikan,” tutupnya. (ham)
