KENDARI RK– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah tersebut di nilai penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
Pesan itu di sampaikan Tito saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan arahan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5).
Menurut Tito, berbagai persoalan daerah dapat di selesaikan lebih efektif apabila terdapat kekompakan antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Sinergi yang kuat juga akan memperlancar pelaksanaan program pemerintah pusat maupun program daerah.
“Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain, termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat, atau program kepala daerah bisa di eksekusi dengan baik kalau ada kekompakan,” ujarnya.
Tito menilai Sulawesi memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Selain itu, wilayah tersebut juga di dukung potensi sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, stabilitas keamanan dan politik harus terus dijaga agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Dia menegaskan, keamanan tidak hadir dengan sendirinya, melainkan harus di rawat secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda.
“Keamanan perlu di rawat. Betapa mahalnya aman setelah tidak aman,” tegasnya.
Mendagri minta aktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Mantan Kapolri itu juga mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting mengenai besarnya dampak yang di timbulkan ketika stabilitas keamanan terganggu.
Karena itu, Tito mendorong unsur Forkopimda untuk terus mempererat komunikasi melalui pertemuan rutin maupun kegiatan informal. Dia juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Menurut Tito, FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih besar. Namun, efektivitas forum tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai.
Selain FKUB, Tito meminta daerah mengoptimalkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik.
“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tetapi pasti melalui proses. Di tengah proses itu harus di hentikan dan di cegah supaya tidak pecah,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut di hadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi.(*)
