Reportasekito.com – Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar kembali menjadi sorotan publik. Hal ini di sebabkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 005 Pondok Sayur yang di ketahui berada sangat dekat dengan kandang babi hingga kini masih beroperasi meski telah di minta untuk di relokasi.
Kondisi tersebut memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat setempat yang menilai operasional dapur seharusnya di hentikan sementara sampai lokasi memenuhi standar yang di tetapkan.
Salah satu tokoh masyarakat Pematangsiantar, Azhari Nasution, menyoroti jarak dapur yang hanya sekitar lima meter dari area peternakan. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya sudah terdeteksi sejak proses verifikasi lokasi di lakukan.
Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai larangan mendirikan dapur pengolahan makanan di dekat sumber pencemaran lingkungan telah di atur dalam pedoman teknis penyelenggaraan Program MBG.
“Seharusnya persoalan ini bisa di cegah sejak awal karena standar sanitasi dan keamanan pangan sudah menjadi syarat utama dalam operasional dapur MBG,” ujarnya.
Pengawasan Perlu Di perketat
Azhari menilai kasus ini menunjukkan masih perlunya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di daerah. Menurutnya, lingkungan sekitar dapur menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang di salurkan kepada penerima manfaat.
Ia berpendapat evaluasi tidak seharusnya di lakukan setelah muncul keluhan atau sorotan publik, melainkan sejak tahap verifikasi lokasi sebelum dapur mulai beroperasi.
Program MBG sendiri di rancang untuk menyediakan makanan bergizi dengan standar kebersihan yang tinggi. Karena itu, aspek sanitasi dan keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat di abaikan.
BGN Beri Tenggat Relokasi
Sebelumnya, Koordinator Wilayah SPPG Kota Pematangsiantar, Haidar Alvin Zardar, menyatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menemukan dapur memang berada berdekatan dengan area peternakan.
Sebagai tindak lanjut, pengelola dapur di minta merelokasi fasilitas tersebut paling lambat pada pekan kedua Juli 2026.
Meski demikian, keputusan yang memperbolehkan dapur tetap beroperasi hingga batas waktu relokasi mendapat tanggapan kritis dari sejumlah pihak. Mereka menilai langkah yang lebih tepat adalah menghentikan sementara operasional hingga lokasi baru yang memenuhi standar tersedia.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Selain relokasi, sejumlah kalangan meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses verifikasi serta pengawasan mitra pelaksana Program MBG.
Evaluasi tersebut di nilai penting untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan bergizi memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, di harapkan kasus serupa tidak kembali terjadi dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan, yakni menyediakan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat penerima manfaat.***
