Jakarta,RK— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara lantang soal lamanya pencairan kompensasi bagi BUMN penugasan seperti Pertamina dan PLN. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), Purbaya menilai proses review dan audit selama tiga bulan untuk pelunasan tagihan energi adalah pemborosan waktu—dan lebih jauh lagi, pemborosan potensi ekonomi.
Dengan nada tegas, ia meminta agar mekanisme tersebut dipangkas hanya menjadi satu bulan. Alasannya sederhana: arus kas BUMN tidak boleh terganggu hanya karena birokrasi pemerintah sendiri.
“Program PSO tidak boleh mengganggu cash flow Pertamina, PLN, dan lain-lain,” ujarnya.
Purbaya juga menyentil fakta bahwa dana pemerintah justru mengendap di bank sentral tanpa terserap ke ekonomi riil. Ia mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar tidak hanya menunggu, tetapi aktif menagih.
“Kalau bisa sebulan langsung bayar. Uang saya juga nganggur di BI. Mestinya Danantara lebih cerdas, langsung datang ke saya minta,” tegasnya.
Tak berhenti sampai di situ, Purbaya bahkan mengancam akan mencopot Direktur Jenderal Anggaran bila proses pembayaran masih berjalan lambat.
“Sebulan selesai. Nanti kalau enggak, dia saya pindahkan,” ancamnya merujuk pada Dirjen Anggaran Luky Alfirman.
Dengan pagu subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi 2025 mencapai Rp 498,8 triliun, dan baru 43,7% atau Rp 218 triliun yang terealisasi hingga Agustus, peringatan Purbaya bukan sekadar gertakan. Ini alarm keras: negara tak boleh membiarkan uangnya diam saat ekonomi membutuhkan pergerakan.
Jika ancaman reshuffle pejabat menjadi satu-satunya cara mempercepat birokrasi, maka barangkali memang birokrasi kita terlalu nyaman untuk dibiarkan.(tim)
