Jakarta,RK -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas pemerintah kini berada di persimpangan tajam. Sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa siswa justru membuat program ini menuai gelombang kritik dan desakan penghentian. Di tengah hiruk-pikuk protes publik, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tampil membela program ini dengan nada optimistis.
“Enggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh ingin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, enggak bisa gitu,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Optimisme Luhut tak pelak kontras dengan kenyataan di lapangan. Kasus keracunan yang tersebar di berbagai daerah jelas menunjukkan ada masalah mendasar dalam rantai penyelenggaraan program. Luhut sendiri mengakui adanya kekurangan, namun menekankan bahwa proses perbaikan terus berjalan.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaikin. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tambahnya.
Sebagai bentuk respons, Luhut menyebut pihaknya turun langsung ke lapangan, mengecek data Badan Gizi Nasional (BGN), dan memastikan ada langkah korektif, termasuk sertifikasi layak higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan bahwa program baru tentu wajar mengalami kekurangan.
“Jangan terlalu terlalu spesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi gak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana-sini,” jelasnya.
Namun, suara publik tidak bisa diabaikan begitu saja. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) secara terang-terangan meminta penghentian program MBG.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” tegas Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, dalam RDPU dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Protes juga semakin membesar di daerah. Di Yogyakarta, sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi di Bundaran UGM. Mereka membawa panci, alat makan, hingga poster bertuliskan “MBG Makan Beracun Gratis”.
“Kami dari Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, kami adalah sekumpulan perempuan, ibu, akademisi, aktivis, pegiat isu-isu sosial, seniman, juga banyak lagi aktivis di Yogyakarta, berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa peristiwa keracunan massal yang terjadi akibat program prioritas MBG di berbagai wilayah,” kata pegiat sosial Kalis Mardiasih kepada wartawan (26/9/2025).
Editorial ini mencatat: program MBG mungkin lahir dari niat baik, tapi niat baik saja tidak cukup. Dalam urusan pangan publik, apalagi menyangkut anak sekolah, sistem yang rapuh bisa berujung tragedi. Pernyataan Luhut tentang “gigit cabai” mungkin mengundang senyum, tetapi bagi orang tua yang anaknya keracunan, perumpamaan itu terdengar getir.
Pemerintah jelas harus memilih: memperbaiki dengan keseriusan penuh atau mengambil jeda sementara untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi. Mengabaikan protes publik dengan alasan “wajar ada kekurangan” hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan.
Program sebesar MBG tidak boleh menjadi eksperimen setengah matang di atas perut anak bangsa. Sebab, sekali publik merasa keamanannya dikorbankan, legitimasi kebijakan akan sulit dipulihkan.(rik)
