Anggaran Publikasi Dipangkas Habis, Pimpinan Hingga Banggar DPRD Sungai Penuh Disorot
Pimpinan DPRD Sungai Penuh
SUNGAI PENUH, RK- Sejumlah organisasi wartawan dalam daerah maupun luar daerah menyesalkan sikap Ketua, unsur Ketua, Bangar dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh terkait anggaran publikasi yang dpangkas habis, Sabtu (18/10/1015).
Pasalnya, anggaran semula tersedia tiba tiba tahun 2025 ini raib, tanpa keterangan jelas dari pihak DPRD Kota Sungai Penuh.
Ketua IWOI Kerinci Dan Sungai Penuh DPT Doni serta Ketua SMSI Saprial yang merupakan organisasi wartwan menyorot tajam hal ini. Dua organisasi ini menilai kebijakan DPRD Sungai Penuh tak memihak rakyat. Pasalnya lebih mementingkan pokir dibanding dengan publikasi yang dibutuhkan masyarakat terkait aspirasi dari DPRD.
DPT Doni Efendi, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimintai tanggapannya menyatakan bahwa ia dengar dengar masalah efesiensi, namun ia juga menyesali sikap DPRD Kota Sungai Penuh, sebab efesiensi bukanlah suatu alasan tepat memangkas habis anggaran publikasi media, sebab masyarakat kota Sungai penuh juga butuh informasi kinerja DPRD bagi rakyat.
“Efesiensi alasan pemangkasan habis anggaran media bukanlah sikap tepat diambil pihak DPRD Kota Sungai Penuh, sebab masyarakat butuh informasi kerja wakil mereka, dengan pemangkasan anggaran media, berarti pihak DPRD telah mematikan saluran informasi, juga pembangunan bukan saja pikir, tapi juga informasi publik,” katanya
Selain itu ia juga membahas apa itu efesiensi, adalah memaksimalkan pengunaan anggaran bukan menghilang kan sepenuhnya anggaran yang dinilai masih ber manfaat bagi rakyat.
“Bila DPRD Kota Sungai Penuh sudah mutus kan informasi publik bagi rakyat tidak penting, maka hal itu sudah mematikan saluran informasi publik dan juga di tinjau dari efesiensi, Efisiensi anggaran adalah upaya untuk memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya finansial seminimal mungkin, dengan tujuan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana secara optimal untuk program prioritas. Hal ini dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menghindari duplikasi program, dan memastikan dana digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Berarti dari mana pikiran DPRD bahwa publikasi i formasi adalah pemborosan dan tidak perlu”tegasnya.
Lebih tegas dirinya menyatakan bahwa pokir dan reses DPRD juga anggota DPRD juga tidak penting penting amat.
“Bilamana mereka berpikir demikian kita juga bepikir selalu kontrol sosial dan pengawasan kinerja anggota DPRD Kota Sungai Penuh, pokir dan reses juga tidak penting penting amat, kita belum pernah dengar adanya reses yang dilaksanakan pihak anggota DPRD kota Sungai penuh, juga seperti pokok pikiran (pokir) itu sudah terwakili dari desa desa yang ada, apa yang di butuhkan masyarakat sudah ada dalam rencana pembangunan diajukan desa ke Pemkot dan DPRD” Tegasnya lagi.(Raf)
