KOLOM/REPOTASE-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya diluncurkan untuk misi mulia: memastikan anak bangsa tidak belajar dengan perut kosong. Namun, apa jadinya jika dapur yang seharusnya menyehatkan rakyat, malah menjadi “lumbung rezeki keluarga?”
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mengangkat fenomena menarik—atau tepatnya, memprihatinkan. Dalam salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia menemukan satu keluarga bekerja kompak dari ujung panci sampai ujung sendok.
“Saya lihat ada SPPG yang merekrut anaknya, keponakannya, istrinya, besannya, sepupunya. Jadi karyawannya itu keluarganya sendiri, sampai 47 orang,” ujar Muazzim.
Empat puluh tujuh orang. Satu keluarga. Lengkap sudah: dari mertua hingga menantu, mungkin tinggal kucing peliharaan yang belum dijadikan security dapur.
Padahal, menurut Muazzim, program ini didesain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Alih-alih menjadi ruang gotong-royong, dapur MBG justru berpotensi berubah menjadi usaha katering keluarga besar.
“Seharusnya perekrutan dilakukan secara terbuka agar warga setempat bisa ikut bekerja,” tegasnya.
Tak hanya itu. Di Bali, Muazzim mengaku menemukan SPPG yang dikelola oleh koperasi kepolisian—dan pekerjanya didatangkan dari Jawa.
“Hanya sebagian kecil yang direkrut dari warga lokal,” ungkapnya.
Apakah dapur MBG ini program gizi atau tour & travel tenaga kerja antar pulau?
Muazzim pun mendesak agar proses seleksi penyedia layanan diperketat. Ia khawatir ada pihak yang bisa menguasai hingga tujuh titik dapur sekaligus.
“Seleksi berikutnya harus lebih ketat. Jangan sampai satu pengusaha bisa menguasai 5 hingga 7 SPPG,” tutupnya.
Program makan bergizi tak boleh menjadi ajang makan bareng keluarga inti sementara warga sekitar cuma mencium aromanya dari luar pagar. Jika dapur untuk rakyat, maka kompor jangan hanya menyala untuk kerabat.
Karena gizi yang baik itu penting, tetapi keadilan sosial dalam proses memasaknya jauh lebih bergizi lagi (TIM)
