GAZA, RK — Dunia menahan napas. Untuk pertama kalinya sejak hampir dua tahun perang Israel–Hamas berkecamuk, sebuah celah diplomasi terbuka. Hamas, yang selama ini memegang kendali penuh atas Jalur Gaza, menyatakan kesediaan menyerahkan seluruh sandera Israel sekaligus menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada pihak independen Palestina.
Sikap ini bukan sekadar manuver, melainkan titik balik yang berpotensi menentukan arah masa depan Palestina dan stabilitas Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan gaya khasnya yang penuh ultimatum, memberikan Hamas waktu hingga Minggu untuk merespons rencana 20 poin yang ia sodorkan. Rencana itu mencakup gencatan senjata segera, pertukaran tawanan, pembentukan pemerintahan transisi internasional, hingga pelucutan senjata Hamas.
Hamas menanggapi dengan hati-hati. Mereka setuju pada sebagian besar poin, terutama soal pertukaran tawanan dan penyerahan administrasi Gaza. Namun, mereka menolak tegas ide “Dewan Perdamaian” yang menurut rencana akan diawasi langsung oleh Trump dan mantan PM Inggris Tony Blair.
“Kami tidak akan pernah menerima siapa pun yang bukan warga Palestina untuk mengendalikan Palestina,” tegas Mousa Abu Marzouk, pejabat senior Hamas, seraya menyindir Blair yang dianggap memiliki dosa lama terkait invasi Irak 2003.
Namun demikian, Hamas tetap membuka pintu negosiasi. Dalam pernyataan resminya, kelompok itu menegaskan siap “membebaskan semua tawanan pendudukan – baik yang masih hidup maupun yang masih tersisa – sesuai dengan formula pertukaran yang diuraikan dalam proposal Presiden Trump”.
Trump, melalui Truth Social, menyambut positif sinyal tersebut. “Saya yakin Hamas siap untuk PERDAMAIAN abadi,” tulisnya. Ia pun menyerukan Israel “segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat.”
Meski demikian, ancaman tetap diselipkan: “Jika kesepakatan tidak tercapai pada hari Minggu, maka NERAKA, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas.”
Dengan gaya bahasa yang bombastis, Trump mencoba memainkan dua sisi: tukang ancam sekaligus “pembawa damai.”
Para mediator internasional segera bergerak. Qatar menyatakan mulai bekerja sama dengan Mesir dan AS untuk melanjutkan perundingan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun terdorong oleh sikap Hamas, menyerukan agar kesempatan ini jangan disia-siakan.
“Hamas tampaknya bersedia menerima beberapa, jika tidak sebagian besar, proposal,” ujar Rosalind Jordan dari Al Jazeera. “Perundingan lebih lanjut diharapkan akan terjadi.”
Namun, diplomasi tak bisa menutupi kenyataan pahit di lapangan. Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza. Laporan menyebut kendaraan kendali jarak jauh dengan bahan peledak digunakan untuk menghancurkan permukiman di Kota Gaza.
Lebih dari 66.200 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina. Gaza kini bukan hanya tanah konflik, melainkan kuburan massal.
Pernyataan Hamas hari ini bisa dibaca dalam dua kacamata. Pertama, sebagai tanda kelelahan sebuah kelompok yang telah kehilangan begitu banyak nyawa dan infrastruktur. Kedua, sebagai strategi politik untuk memastikan Gaza tetap dikelola oleh rakyat Palestina, bukan oleh badan internasional bentukan Trump.
Editorial ini melihat, apa yang terjadi bukan sekadar soal pembebasan sandera. Ini adalah pertarungan narasi: Apakah Gaza akan dipaksa tunduk pada “perdamaian” ala Washington, ataukah mampu merumuskan perdamaian sendiri bersama rakyat Palestina?
Hamas telah menunjukkan isyarat: mereka siap melepaskan kekuasaan, asal tidak digantikan oleh tangan asing. Israel pun ditantang untuk menjawab: apakah mau mengambil kesempatan perdamaian, atau terus memilih jalan api dan darah.
Seperti dikatakan Ali Hashem dari Al Jazeera, “Dalam 48 jam ke depan, ada kemungkinan untuk banyak pertukaran.”
Waktu berjalan cepat. Dunia menanti.(*)
